Karutan Sampang Arogan, Team Garuda 08: Ini Pelecehan Kebebasan Pers!

Sampang||Garuda08.com- Polemik kembali mencuat dari balik tembok Rutan Kelas II B Sampang. Kali ini, sorotan tajam publik mengarah pada sikap arogan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) yang diduga membentak seorang wartawan saat melakukan konfirmasi terkait transparansi anggaran makan-minum (mamin) warga binaan.

Tindakan ini bukan hanya menyinggung pribadi jurnalis, melainkan dinilai mencederai marwah kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Insiden tersebut sontak memantik kritik keras dari berbagai kalangan, salah satunya datang dari H. Hasib, Bendahara Tim Garuda 08.

Menurutnya, apa yang diperlihatkan Karutan Sampang sama sekali tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik, apalagi terhadap insan pers yang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial. “Wartawan memiliki hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi sesuai undang-undang. Tindakan membentak ini jelas bentuk pelecehan terhadap kebebasan pers,” tegas H. Hasib.

Ia menilai, sikap demikian justru menunjukkan adanya indikasi ketertutupan informasi di dalam tubuh lembaga pemasyarakatan. Padahal, publik berhak tahu bagaimana anggaran negara digunakan, terlebih soal alokasi makan dan minum warga binaan yang kerap menjadi sorotan.

“Seharusnya Karutan bisa bersikap terbuka dan kooperatif. Bukannya marah-marah, tapi memberi penjelasan secara transparan. Ini soal akuntabilitas publik. Jangan sampai kesan yang muncul justru menutupi sesuatu,” tambahnya.

Peristiwa bentakan itu sendiri terjadi saat seorang wartawan mencoba mengklarifikasi ihwal dugaan penggunaan anggaran mamin. Alih-alih mendapat jawaban, pertanyaan justru berujung pada nada tinggi sang Karutan. Momen tersebut membuat suasana tegang dan memantik perdebatan mengenai batas-batas etika pejabat negara dalam menghadapi pers.

H. Hasib menegaskan, wartawan bukan musuh, melainkan mitra dalam menjaga keterbukaan dan demokrasi. Ia mendesak pihak terkait, termasuk Kemenkumham, untuk turun tangan menegur Karutan Sampang dan memastikan peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

“Ini bukan soal pribadi, tapi soal martabat pers. Jika dibiarkan, arogansi pejabat seperti ini akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan informasi di daerah,” pungkasnya. (Fit)