Proyek SPAM Rp307 Juta di Karang Nangger Dipertanyakan, Air Tak Pernah Mengalir

Sampang||Garuda08.com - Alih-alih menghadirkan solusi air bersih, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di Desa Karang Nangger, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang justru menuai polemik, Senin (18/8/2025).

Program yang digarap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang tahun anggaran 2024 ini menghabiskan dana Rp307 juta dan dikerjakan oleh CV Faradela, perusahaan yang beralamat di Jalan Kamboja, Sampang. Namun hasilnya jauh dari harapan: air tidak pernah mengalir.

“Sumber air tidak keluar. Kok bisa diusulkan proyek semacam ini? Sangat tidak bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Hariansyah, aktivis Sampang yang getol mengawasi pembangunan daerah. Ia menilai proyek tersebut sejak awal bermasalah karena tidak memperhitungkan ketersediaan sumber air.

Menurut Hariansyah, proyek infrastruktur seharusnya berangkat dari kebutuhan nyata warga, bukan sekadar memenuhi serapan anggaran. “Sumber air wajib ada dulu sebelum menentukan lokasi. Jangan asal narik proyek hanya untuk membangun tandon tanpa fungsi,” tegasnya.

Kecurigaan publik makin menguat setelah warga setempat membocorkan fakta bahwa tandon SPAM tersebut tidak dialiri air dari sumber, melainkan diisi manual melalui mobil tangki. “Air di tandon itu tidak hidup dari sumber, tapi diisi tangki,” kata seorang warga yang enggan disebut namanya.

Pengamat pembangunan daerah menilai, kasus ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengawasan pemerintah. Proyek sebesar ratusan juta rupiah seharusnya melalui kajian teknis matang, termasuk studi kelayakan sumber air. Tanpa itu, proyek rawan berujung sia-sia.

“Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran. Kalau air tidak mengalir, artinya tujuan proyek tidak tercapai, masyarakat tidak merasakan manfaat, dan uang negara terbuang,” ungkap seorang pemerhati kebijakan publik di Sampang.

Akibat proyek mangkrak itu, warga Karang Nangger masih harus mencari air bersih dengan cara lama mengandalkan sumur pribadi, membeli air isi ulang, atau menunggu pasokan tangki. Kondisi ini menambah beban ekonomi masyarakat yang seharusnya terbantu oleh proyek SPAM.

“Kalau tetap begini, apa gunanya proyek miliaran sekalipun? Uang habis, warga tetap susah air,” keluh warga lainnya.

Sorotan kini tertuju pada Dinas PUPR Sampang. Publik menuntut penjelasan, bahkan evaluasi menyeluruh. Jika terbukti ada kesalahan perencanaan, dinas dianggap lalai dan berpotensi melakukan pemborosan anggaran.

Aktivis menegaskan, kasus ini tidak boleh berhenti di meja teknis. “Proyek harus diaudit. Jika ada unsur kelalaian atau penyalahgunaan, aparat penegak hukum wajib turun tangan,” kata Hariansyah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Sampang belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut. (Fit)