Karutan Sampang Kamesworo Ngamuk! Konfirmasi Soal Anggaran Mamin Dibalas Bentakan

SAMPANG||Garuda08.com – Aroma tidak sedap menyeruak dari balik jeruji Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Sampang. Bukan hanya soal nasi dan lauk pauk yang minim gizi, tapi juga sikap arogan pejabat yang seharusnya memberi teladan, Rabu (3/9/2025).

Sejumlah keluarga warga binaan mengungkapkan keresahannya. Mereka menilai kualitas makan-minum (mamin) untuk penghuni rutan merosot tajam dalam beberapa Minggu terakhir. “Berasnya kadang apek, lauknya hanya seadanya, bahkan kadang tidak layak,” ungkap salah satu keluarga narapidana, enggan menyebutkan namanya, Selasa (2/9/2025).

Di atas kertas, anggaran mamin untuk setiap warga binaan sudah ditetapkan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Standarnya berkisar Rp20.000–25.000 per orang per hari. Dengan jumlah penghuni rutan Sampang yang mencapai ratusan orang, dana yang digelontorkan setiap bulan tentu bukan angka kecil.

Namun fakta di lapangan berbicara lain. Alih-alih terjamin, warga binaan justru kerap mendapat jatah makan yang tidak sepadan. Dugaan pun menguat, ada kebocoran anggaran yang menguap entah ke mana.

Upaya untuk mengonfirmasi kebenaran kabar itu justru berakhir ricuh. Seorang jurnalis yang berusaha meminta klarifikasi kepada Kepala Rutan (Karutan) Sampang, Kamesworo, A.Md.IP., S.H., M.H., malah disambut dengan nada tinggi.

“Kamu siapa? Ada keperluan apa? Kamu tahu nggak kalau saya di sini masih baru. Dan kamu jangan mengada-ada,” bentak Kamesworo lewat sambungan telepon WhatsApp, Rabu (3/9/2025).

Sikap kasar tersebut bukan hanya mencoreng wibawa lembaga, melainkan juga menimbulkan kecurigaan baru. Jika memang tidak ada persoalan, mengapa Karutan memilih marah-marah ketimbang membuka data secara transparan?.

Seorang wartawan yang ikut dalam upaya konfirmasi itu mengaku sangat kecewa.

“Kami menanyakan sesuai kode etik jurnalistik. Karutan justru berkilah sedang berbenah dan menuding kami mengada-ada. Kalau memang tidak ada masalah, kenapa takut memberi data?” tegasnya.

Kalangan pers menilai tindakan Kamesworo adalah bentuk arogansi pejabat publik yang lupa pada tugasnya. Padahal, konfirmasi media adalah jembatan hak masyarakat untuk tahu ke mana uang negara digelontorkan. “Jurnalis bekerja untuk publik, bukan untuk diri sendiri. Kalau pejabat alergi dikonfirmasi, itu justru tanda bahaya,” ujar seorang perwakilan organisasi wartawan di Sampang.

Lebih jauh, praktik semacam ini bukan kasus baru. Laporan Ombudsman dan berbagai LSM sebelumnya juga menyoroti lemahnya pengawasan anggaran mamin di banyak rutan dan lapas di Indonesia. Polanya hampir serupa, anggaran besar, kualitas minim. Para penghuni penjara akhirnya hanya menerima sisa dari uang rakyat yang seharusnya mereka nikmati secara layak.

Hingga berita ini diturunkan, Rutan Sampang di bawah pimpinan Kamesworo masih bungkam. Tidak ada penjelasan resmi soal standar kualitas makanan, mekanisme pengadaan, atau pihak ketiga yang mengelola suplai mamin. Diamnya lembaga semakin memperkuat dugaan publik, ada yang disembunyikan.

Kini, sorotan tajam publik bukan lagi hanya soal nasi basi di piring warga binaan. Tapi juga soal integritas seorang pejabat negara yang lebih memilih membentak jurnalis ketimbang membuka data.

Pertanyaan rakyat sederhana, apakah uang makan warga binaan di Rutan Sampang benar-benar masuk ke dapur, atau malah berhenti di meja pejabat?. (Red)