Proyek RKB Sampang Rp400 Juta Diduga Asal Jadi: Material Dipertanyakan, Pengawasan Menghilang!

SAMPANG||Garuda08.com - Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SDN Palenggiyan 1, Kecamatan Kedungdung, bernilai Rp400 juta dari Dana Alokasi Umum (DAU), yang merupakan bagian dari program Dinas Pendidikan Sampang, kini memasuki pusaran kritik setelah serangkaian temuan lapangan mengindikasikan adanya dugaan ketidaksesuaian dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pelanggaran standar konstruksi pemerintah, Senin (17/11/2025).

Tim awak media yang melakukan penelusuran di lokasi menemukan penggunaan material besi yang dinilai tidak memenuhi spesifikasi teknis. Ukuran besi tampak lebih kecil dibanding yang seharusnya tercantum dalam dokumen RAB. Temuan ini menyalakan lampu merah atas mutu bangunan yang nantinya akan menampung aktivitas belajar puluhan siswa.

“Besi yang digunakan tidak sesuai spesifikasi. Bila dibiarkan, kualitas bangunan terancam,” kata salah satu anggota tim.

Dugaan penyimpangan material ini membuka ruang spekulasi mengenai potensi pengurangan kualitas bahan, sebuah praktik yang kerap ditemui dalam proyek infrastruktur yang minim pengawasan.

Di tengah isu keterbukaan informasi publik, proyek ini justru dikerjakan tanpa memasang papan informasi kegiatan. Ketidakhadiran papan ini membuat publik tidak mengetahui nilai kontrak, nama pelaksana, jangka waktu pengerjaan, serta sumber anggaran, informasi yang wajib ditampilkan sesuai regulasi.

“Papan informasi itu bukan pelengkap. Itu alat kontrol. Ketika tidak ada, publik patut curiga,” ujar anggota tim lainnya.

Kondisi ini mengindikasikan lemahnya komitmen transparansi dalam proyek yang memakai duit negara.

Penelusuran lebih jauh menemukan para pekerja tanpa perlengkapan keselamatan dasar seperti helm, sepatu pelindung, hingga rompi. Praktik ini bertentangan dengan aturan keselamatan kerja yang seharusnya diterapkan dalam setiap pekerjaan konstruksi.

“K3 itu fondasi pelaksanaan proyek. Ketidakpatuhan seperti ini menunjukkan pengawasan yang nyaris tak ada,” kata sumber di lapangan.

Di tengah maraknya kampanye keselamatan kerja, temuan ini memperlihatkan jarak antara slogan dan pelaksanaan nyata.

Hingga laporan ini disusun, baik pihak pelaksana maupun Dinas Pendidikan Sampang belum memberikan keterangan resmi. Tak adanya respons memunculkan tanda tanya mengenai seberapa jauh pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh pihak dinas terhadap proyek yang berada di bawah program mereka.

Ketidakhadiran tanggapan ini justru memperkuat dugaan bahwa pengawasan internal tidak berjalan semestinya.

Pembangunan RKB sejatinya bertujuan memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah. Namun temuan lapangan memperlihatkan bahwa pelaksanaan proyek ini jauh dari standar “pembangunan layak guna”. Ketidaksesuaian material, transparansi yang gelap, dan keselamatan kerja yang diabaikan memperlihatkan persoalan mendasar dalam tata kelola proyek pemerintah.

Tanpa langkah korektif dari instansi terkait, proyek ini berpotensi menjadi catatan kelam dalam pengelolaan anggaran pendidikan Sampang dan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap program mereka. (Zai)