Video Viral SDN Batuporo Timur 1: Kabid Disdik Sampang Dipancung Opini Tanpa Akal
Video Viral SDN Batuporo Timur 1: Kabid Disdik Sampang Dipancung Opini Tanpa Akal
SAMPANG||Garuda08.com - Sebuah video amatir berdurasi singkat yang memperlihatkan ruang kelas SDN Batuporo Timur 1 di Kecamatan Kedungdung, dengan tidak adanya siswa disulap menjadi alat eksekusi massal. Tanpa audit, tanpa klarifikasi, tanpa pemahaman struktur birokrasi, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Yusuf, S.Pd, dijadikan tumbal kemarahan kolektif.
Beginilah wajah baru “kontrol sosial” ala medsos: dangkal, emosional, dan malas berpikir. Potongan video dianggap kebenaran mutlak. Prosedur dianggap penghambat. Klarifikasi dianggap pembelaan diri. Negara dituntut bekerja seperti linimasa—cepat, gaduh, dan tanpa tanggung jawab.
Pemerhati Kebijakan Publik Agus Sugito (Aguk) menyebut fenomena ini sebagai pengadilan massa paling brutal dalam sejarah birokrasi lokal. “Ini bukan kritik, ini pembantaian nalar. Kabid SD dijadikan target agar kemarahan publik punya korban. Sistemnya dibiarkan aman,” kata Aguk, Selasa (20/01/2026).
Logika yang dipakai publik hari ini sederhana sekaligus berbahaya: ada video, berarti ada kejahatan; ada jabatan, berarti ada pelaku. Tak ada yang peduli bahwa Kabid Pembinaan SD bukan operator kelas, bukan penentu kehadiran siswa per jam, dan bukan pengendali tunggal ratusan sekolah dasar. Yang penting ada nama untuk diseret.
Medsos tidak tertarik pada fakta struktural. Ia hanya butuh cerita singkat, musuh bersama, dan sensasi moral. Kepala sekolah, pengawas, mekanisme pembinaan, hingga rantai komando sengaja dihapus dari diskusi karena terlalu rumit untuk linimasa yang kecanduan kesimpulan instan.
Di tengah hujan makian itu, Yusuf, S.Pd justru melakukan hal yang paling dibenci medsos: bekerja dalam senyap. Ia turun langsung ke SDN Batuporo Timur 1, memeriksa kondisi faktual, dan melaporkan hasilnya secara berjenjang kepada pimpinan. Tidak ada siaran langsung, tidak ada panggung dramatis.
“Birokrasi tidak bekerja dengan likes dan share,” kata Yusuf. Meski tergolong baru bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, ia menyebut pembinaan internal dan kunjungan lapangan rutin terus berjalan, termasuk setiap hari Sabtu. Semua dicatat, dilaporkan, dan diproses sesuai aturan.
Namun bagi budaya medsos, kerja tanpa tontonan dianggap tidak ada. Diam dianggap bersalah. Proses dianggap alibi. Inilah tragedi terbesar diskursus publik hari ini: emosi mengalahkan administrasi, asumsi mengalahkan data.
Aguk juga menyoroti kebiasaan netizen menyeret data Dapodik ke dalam tuduhan konspirasi tanpa audit. “Ini sudah masuk wilayah fitnah struktural. Dapodik itu sistem nasional. Kalau ada masalah, ada mekanisme verifikasi. Menuduh tanpa audit itu bukan keberanian, itu kebodohan kolektif,” tegasnya.
Label “banyak bicara” yang ditempelkan pada Yusuf dinilai sebagai refleksi watak publik yang alergi pada proses. “Medsos ingin pejabat bekerja seperti konten kreator: cepat, reaktif, dan selalu tampil. Padahal negara runtuh kalau dikendalikan oleh mental linimasa,” kata Aguk.
Kritik terhadap pejabat publik, lanjut Aguk, sah dan perlu. Tapi ketika kritik berubah menjadi penghakiman personal tanpa indikator kinerja, ia tak lagi korektif—ia destruktif. “Mengkritik kebijakan itu kerja otak. Menghujat individu itu kerja emosi. Medsos memilih yang paling murah,” sindirnya.
Di ujung polemik, Aguk mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang membuka hasil klarifikasi lapangan secara transparan. Bukan untuk menenangkan amarah netizen, melainkan untuk menyelamatkan akal sehat publik. “Pendidikan tidak akan pernah membaik jika kebijakan tunduk pada kemarahan digital,” pungkasnya. (Fit)
