Saat Menu MBG Dikritik, Klarifikasi Yayasan Babur Rizki Dianggap Mengaburkan Substansi

SAMPANG||Garuda08.com — Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Tamba’an 1, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, belum menemukan titik terang, Senin (26/01/2026).

Jawaban yang disampaikan Yayasan Babur Rizki selaku penyedia serta Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Camplong dinilai belum menyentuh substansi persoalan yang dipersoalkan wali murid.

Sebagaimana diberitakan, wali murid SDN Tamba’an 1 mempertanyakan kualitas menu MBG yang dibagikan pada Sabtu (24/1/2026). Paket MBG tersebut hanya terdiri dari makanan kemasan, satu butir telur, dan satu buah, yang dinilai tidak sebanding dengan tujuan pemenuhan gizi serta besaran anggaran program.

Kepala SPPG Camplong, Faris, membenarkan bahwa menu yang dibagikan merupakan menu kering. Namun pernyataan tersebut tidak disertai penjelasan rinci terkait perhitungan anggaran per siswa yang digunakan dalam penyusunan menu.

Saat diminta penjelasan terkait kesesuaian menu dengan ketentuan pusat apabila dikalkulasi dari sisi anggaran, Faris hanya menyatakan bahwa pihaknya menilai menu tersebut sudah sesuai dan meminta agar “dikalkulasi”, tanpa menyampaikan data pembanding atau acuan resmi.

Sementara itu, Yayasan Babur Rizki melalui pernyataan di media justru menghadirkan testimoni dari sekolah lain yang menyebut pelaksanaan MBG berjalan baik. Pernyataan tersebut dinilai tidak relevan dengan persoalan yang terjadi di SDN Tamba’an 1, karena objek, waktu, dan menu yang dipersoalkan berbeda.

“Yang dipersoalkan adalah menu di SDN Tamba’an 1 pada hari tertentu, bukan pelaksanaan di sekolah lain, membawa contoh sekolah berbeda tidak menjawab pertanyaan utama,” ujar salah satu wali murid.

Selain soal menu, Yayasan Babur Rizki juga menyampaikan narasi bahwa anggaran MBG harian tidak seluruhnya dibelanjakan, dengan alasan hanya sebagian dana yang dapat digunakan setiap hari, namun hingga kini, tidak ada penjelasan tertulis mengenai dasar regulasi, mekanisme akumulasi anggaran, maupun rincian belanja per porsi yang dapat diverifikasi.

Minimnya data konkret tersebut dinilai memperlemah klarifikasi yang disampaikan dan justru menambah keraguan publik terhadap transparansi pelaksanaan MBG di wilayah tersebut.

Munculnya persoalan berulang di lebih dari satu sekolah menempatkan Satuan Tugas MBG Kabupaten Sampang dalam sorotan, publik menilai Ketua Satgas MBG Kabupaten Sampang, Wakil Bupati KH. Achmad Mahfudz, perlu bersikap tegas dengan melakukan evaluasi langsung terhadap kinerja SPPG dan mitra yayasan, bukan sekedar merespon melalui pernyataan normatif di media.

“Kalau memang sesuai ketentuan, buktikan dengan data, kalau tidak, Satgas harus berani menertibkan, program ini menyangkut hak anak,” kata seorang pemerhati Sosial Sugito.

Program MBG sebagai program nasional prioritas diharapkan tidak dijalankan sebatas memenuhi distribusi, tetapi menjamin kualitas, kecukupan gizi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.

Hingga kini, wali murid dan publik masih menunggu langkah konkret Satgas MBG Kabupaten Sampang untuk memastikan apakah pelaksanaan MBG di SDN Tamba’an 1 telah benar-benar sesuai standar, atau justru memerlukan perbaikan dan penindakan tegas. (Fit)