PAMEKASAN||GARUDA08.COM – Pulau Madura dikenal sebagai salah satu lumbung garam nasional dan penghasil tembakau berkualitas. Namun, kekayaan alam itu belum mampu mengubah wajah kesejahteraan masyarakatnya. Angka kemiskinan masih bertahan tinggi, sementara persoalan pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dinilai belum mendapat perhatian yang sebanding, Minggu (5/7/2026).

Kondisi tersebut menjadi pokok pembahasan dalam Konsolidasi Akbar II BEM Madura Raya yang digelar di Pamekasan dengan mengusung tema "Hentaskan Kemiskinan dan Marginalisasi Perekonomian di Pulau Madura." Forum ini mempertemukan Ketua Aliansi BEM se-Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep bersama para ketua BEM dari berbagai perguruan tinggi di Madura.

Mahasiswa menilai selama ini pembangunan di Madura masih menyisakan ketimpangan. Berbagai program pemerintah dinilai belum mampu menjawab akar persoalan kemiskinan yang terus membayangi masyarakat di empat kabupaten.

Ketua Aliansi BEM se-Kabupaten Pamekasan, Juna, mengatakan tingginya angka kemiskinan tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan rutin yang hanya muncul dalam laporan statistik setiap tahun. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan indikator bahwa pembangunan belum berjalan secara adil dan merata.

"Kami melihat Madura memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Di sinilah pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat," kata Juna.

Dalam kajian yang dipaparkan pada forum tersebut, BEM Madura Raya menetapkan empat sektor prioritas yang mendesak dibenahi, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi berbasis potensi daerah.

Pada sektor pendidikan, mahasiswa menyoroti masih adanya sekolah dengan sarana yang belum layak, keterbatasan kualitas tenaga pendidik, hingga rendahnya partisipasi pendidikan di sejumlah wilayah. Mereka juga meminta pengawasan ketat terhadap penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) agar seluruh anggaran benar-benar diterima sesuai aturan dan tidak menjadi ruang penyimpangan.

Di bidang kesehatan, BEM Madura Raya menilai masyarakat berpenghasilan rendah masih bergantung pada jaminan kesehatan pemerintah. Karena itu, mereka mendesak peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus perluasan akses bagi masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh layanan yang layak.

Persoalan ekonomi menjadi sorotan utama dalam konsolidasi tersebut. Mahasiswa menilai pemerintah belum memanfaatkan secara maksimal potensi strategis Madura sebagai kawasan yang memiliki komoditas unggulan nasional.

BEM Madura Raya mendorong pemerintah mengkaji pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Madura. Menurut mereka, potensi garam, tembakau, perikanan, serta letak geografis Madura merupakan modal yang layak dijadikan dasar pembangunan kawasan ekonomi yang mampu menciptakan investasi, lapangan kerja, dan nilai tambah bagi masyarakat.

Mahasiswa mengingatkan bahwa Madura menyumbang sekitar 35–40 persen produksi garam nasional. Namun, besarnya kontribusi tersebut belum diikuti peningkatan kesejahteraan petani garam yang masih menghadapi persoalan harga, distribusi, dan tata niaga.

Nasib serupa dialami petani tembakau. Meski tembakau Madura memiliki karakteristik dan kualitas yang diakui industri, petani masih menghadapi ketidakpastian harga yang kerap membuat hasil panen tidak sebanding dengan biaya produksi. Kondisi itu dinilai menunjukkan belum adanya kebijakan yang mampu melindungi petani sebagai pelaku utama sektor tersebut.

Selain itu, mahasiswa menilai kondisi jalan provinsi di sejumlah wilayah Madura masih membutuhkan perhatian serius. Infrastruktur yang rusak bukan hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan biaya logistik dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Konsolidasi Akbar II BEM Madura Raya ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal isu pengentasan kemiskinan dan pembangunan Madura. Mahasiswa berharap pemerintah tidak hanya menjadikan Madura sebagai daerah penghasil komoditas unggulan, tetapi juga memastikan masyarakatnya memperoleh manfaat nyata dari kekayaan alam yang dimiliki.

BEM Madura Raya menegaskan, pembangunan yang berhasil bukan diukur dari besarnya potensi daerah, melainkan dari sejauh mana potensi tersebut mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat. Selama kemiskinan masih menjadi persoalan utama, menurut mereka, pembangunan Madura belum dapat disebut berhasil. (Mahesa)