SKANDAL ROKOK ILEGAL “PAPI MAMI” DI MADURA MELEDAK — NAMA TOKOH TERSERET, BEA CUKAI BUNGKAM, NEGARA DIRUGIKAN?

PAMEKASAN||GARUDA08.COM — Dugaan

skandal peredaran rokok ilegal bermerek “Papi Mami” di wilayah Madura kini memasuki fase yang mengkhawatirkan.

Peredaran yang diduga tanpa pita cukai itu bukan lagi sekadar pelanggaran biasa, melainkan indikasi kuat adanya praktik terorganisir yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar.

Fakta di lapangan menunjukkan distribusi rokok tersebut telah meluas dan berlangsung dalam kurun waktu yang tidak singkat.

Bahkan, informasi yang dihimpun menyebutkan produk ini telah menembus pasar di luar Madura—sebuah indikasi kuat bahwa jaringan peredarannya tidak sederhana.

Kalau ini benar sudah lama dan menyebar luas, maka ini bukan lagi soal pelanggaran kecil. Ini bisa masuk kategori kejahatan ekonomi yang serius,” ungkap salah satu aktifis

Sorotan publik semakin memanas setelah nama seorang tokoh di Desa Toronan, Kabupaten Pamekasan, berinisial TFK, ikut terseret dalam pusaran informasi.

Tokoh yang dikenal sebagai lora tersebut disebut dalam sejumlah keterangan warga, meski hingga kini belum memberikan klarifikasi resmi.

Tim investigasi Garuda08.com telah berulang kali mencoba melakukan konfirmasi langsung dengan mendatangi kediaman yang bersangkutan. Namun hingga empat kali upaya dilakukan, TFK tidak berhasil ditemui.

Kami membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya. Tapi jika terus menghindar, publik tentu akan menilai sendiri, tegas tim investigasi.

Kondisi ini memunculkan spekulasi yang semakin liar di tengah masyarakat: apakah isu ini tidak berdasar, atau justru ada fakta besar yang belum terungkap ke publik?

Di sisi lain, sikap Bea dan Cukai Madura yang hingga kini belum memberikan pernyataan resmi justru memicu tanda tanya besar. Dalam kasus dengan indikasi peredaran luas seperti ini, publik menilai mustahil aparat tidak mengetahui.

Diamnya otoritas justru memperkuat kecurigaan adanya celah pengawasan—atau bahkan dugaan pembiaran.

Kalau negara dirugikan dan aparat diam, ini berbahaya. Kepercayaan publik bisa runtuh,” ujar seorang aktivis.

Tekanan publik kini mengarah pada komitmen penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, namun melemah ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki pengaruh.

Merespons kebuntuan ini, tim media Garuda08.com memastikan akan melayangkan aduan resmi ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai sebagai langkah mendorong penanganan yang transparan dan akuntabel.

Meski demikian, asas praduga tak bersalah tetap menjadi pijakan utama. Seluruh informasi yang beredar saat ini masih bersifat indikatif dan membutuhkan pembuktian hukum serta klarifikasi dari semua pihak yang disebut.

Namun satu hal yang pasti, kasus ini telah menjadi ujian besar bagi aparat penegak hukum.

Apakah hukum akan berdiri tegak tanpa pandang bulu, atau kembali tunduk pada kekuatan tertentu?

Publik menunggu jawaban. Negara tidak boleh kalah.

(Fery)