MTSS Darul Mukhlishin sendiri merupakan madrasah swasta di bawah naungan Kementerian Agama dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 20583275 dan status akreditasi B. Namun, pembangunan yang saat ini berlangsung di area sekolah justru memantik polemik lantaran minim informasi.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan (2/6), pekerjaan yang masih berada pada tahap pondasi itu tampak membangun gedung baru dengan panjang sekitaran 40 meter dan lebar kurang lebih 6 meter. Bangunan tersebut juga diduga dirancang bertingkat, sehingga diperkirakan memiliki nilai anggaran yang tidak kecil.

Yang menjadi perhatian, hingga proses pembangunan berlangsung, tidak ditemukan papan nama proyek sebagaimana lazimnya pekerjaan konstruksi yang menggunakan dana negara. Ketiadaan informasi itu membuat publik tidak mengetahui asal anggaran, nilai kontrak, maupun pihak pelaksana proyek.

Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa pembangunan tidak mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Padahal, keterbukaan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah.

Salah seorang anggota tim investigasi media yang melakukan penelusuran di lokasi menyampaikan, tidak adanya papan informasi proyek berpotensi menghambat fungsi kontrol sosial masyarakat. Menurutnya, publik memiliki hak untuk mengetahui setiap pembangunan yang menggunakan dana negara.

"Seharusnya ada papan informasi proyek. Kalau tidak ada, masyarakat tidak tahu sumber anggarannya dari mana, nilai proyeknya berapa, dan siapa pelaksananya. Percuma ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kalau tidak diterapkan," ujarnya.

Tidak hanya persoalan administrasi, tim investigasi juga mengaku menemukan sejumlah kejanggalan teknis di lapangan yang dinilai perlu mendapat perhatian instansi terkait. Namun, berbagai temuan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak yang berwenang.

Saat awak media berupaya mengonfirmasi kepada jajaran Kementerian Agama Kabupaten Sampang, salah seorang pegawai menyampaikan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara rinci mengenai pelaksanaan proyek tersebut. Bahkan, menurutnya, madrasah hanya akan menerima hasil pekerjaan setelah pembangunan selesai.

"MTs hanya menerima kunci kalau pekerjaannya sudah selesai. Bahkan, saat pekerjaan dimulai, pihak Kemenag juga tidak mengetahui. Untuk itu silakan koordinasi langsung dengan pihak PUPR," ungkapnya (2/6).

Keterangan serupa juga diperoleh saat media meminta penjelasan kepada pihak PUPR Kabupaten Sampang. Salah seorang pejabat menyebut bahwa instansinya tidak menerima laporan ataupun pemberitahuan mengenai adanya pembangunan tersebut.

"Kami juga tidak mengetahui kalau ada pekerjaan itu. Tidak ada laporan atau pemberitahuan kepada dinas kami. Kemungkinan langsung dari pusat," katanya (3/6).

Terpisah, aktivis pendidikan Sampang, Zai, mengaku prihatin atas kondisi tersebut. Ia menilai, sebuah proyek yang berada di lingkungan pendidikan seharusnya menjadi contoh dalam penerapan prinsip transparansi, bukan justru memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.

"Kalau benar pemerintah daerah dan instansi terkait tidak mengetahui adanya proyek itu, tentu ini menjadi persoalan serius. Jangan sampai muncul kesan ada proyek yang berjalan tanpa pengawasan publik. Aparat penegak hukum dan pemerintah daerah perlu turun tangan agar status, sumber anggaran, dan pihak pelaksananya menjadi terang-benderang," tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari pihak yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan tersebut terkait sumber pendanaan, nilai kontrak, maupun identitas pelaksana pekerjaan. Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi lanjutan dari instansi terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi. (Fit)