Disdik Sampang Jadi Motor Perubahan, All Out Tangani ATS dan Siap Dongkrak IPM Daerah

Kegiatan yang berlangsung di Aula B Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang itu menjadi bukti keseriusan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dalam membangun masa depan pendidikan yang lebih inklusif dan merata.

Acara tersebut dihadiri perwakilan Direktorat PNFI Kemendikdasmen, PLH Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Dewi Trisna, Dinas Dukcapil, Tim Pendamping Profesional (TPP), organisasi mitra, relawan pendidikan, hingga insan pers.

Dalam sambutannya, perwakilan Direktorat PNFI Kemendikdasmen mengungkapkan bahwa program relawan pendidikan pertama kali dirintis pada 2025 di empat daerah, yakni Kupang, Donggala, Nias, dan Lombok Utara. Pada 2026, program tersebut berkembang menjadi 10 kabupaten di Indonesia, dan Kabupaten Sampang dipercaya sebagai salah satu daerah prioritas nasional.

Kepercayaan pemerintah pusat itu dinilai tidak lepas dari komitmen kuat Dinas Pendidikan Sampang dalam memperkuat pelayanan pendidikan hingga ke tingkat desa.

“Relawan ini sudah berikrar dan berkomitmen meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk membantu penanganan anak tidak sekolah, khususnya di Kabupaten Sampang,” ujar perwakilan Direktorat PNFI.

Program relawan pendidikan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Kolaborasi lintas sektor pun terus diperkuat. Selain Dinas Pendidikan, pemerintah menggandeng Dinas Dukcapil, pemerintah desa, hingga Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal melalui jaringan pendamping profesional yang menjangkau hingga tingkat desa.

Hasil kerja bersama itu mulai menunjukkan dampak positif. Jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Sampang tercatat menurun dari sekitar 28 ribu anak pada 2025 menjadi 27 ribu anak di tahun 2026.

PLH Sekretaris Pendidikan Kabupaten Sampang yang juga Kabid PAUD dan PNFI, R. Roro Dewi Trisna, S.Pd., M.Pd., menegaskan, program relawan pendidikan menjadi langkah strategis untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang.

Menurutnya, tingginya angka anak tidak sekolah selama ini menjadi salah satu tantangan utama pembangunan sumber daya manusia di daerah.

“Penanganan ATS ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Dinas Pendidikan tidak bisa bergerak sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak,” tegas Dewi Trisna.

Ia menjelaskan, relawan pendidikan nantinya tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga hadir mencarikan solusi bagi anak-anak putus sekolah sesuai persoalan yang dihadapi, mulai faktor ekonomi, pernikahan dini, hingga kendala administrasi kependudukan.

Dewi juga menekankan pentingnya pendekatan humanis di lapangan agar masyarakat merasa nyaman dan terbuka dalam memberikan informasi.

“Relawan harus datang dengan pendekatan persahabatan dan humanis agar data yang diperoleh benar-benar sesuai kondisi di lapangan,” tuturnya.

Sementara itu, keterlibatan Dinas Dukcapil dinilai sangat membantu dalam penyelesaian persoalan administrasi kependudukan, seperti NIK ganda maupun data yang belum tervalidasi.

Melalui program tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang optimistis semakin banyak anak di Kabupaten Sampang dapat kembali mengenyam pendidikan dan memiliki masa depan yang lebih cerah. (Fit)