GASI Ledakkan Isu Rokok Ilegal ke DPR RI: APH Menangkap, Bea Cukai Diduga Melepas
GASI Ledakkan Isu Rokok Ilegal ke DPR RI: APH Menangkap, Bea Cukai Diduga Melepas
Sampang||Garuda08.com - Lemahnya penindakan peredaran rokok ilegal di Madura menyeret kinerja Bea dan Cukai Madura ke meja pengawasan DPR RI. Ketua Gerakan Aktivis Sosial Indonesia (GASI), Achmad Rifa’i, secara terbuka mengadukan institusi tersebut kepada Komisi XI DPR RI karena dinilai gagal menekan peredaran rokok tanpa pita cukai yang hingga kini masih masif di Madura, Jumat (26/12/2025).
Pengaduan itu disampaikan langsung dalam tatap muka dengan anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Eric Hermawan, M.T., M.M., yang digelar di sebuah kafe di Jalan Samsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kabupaten Sampang, Rabu (24/12). Pertemuan tersebut dihadiri aktivis, tokoh masyarakat, dan warga setempat.
Dalam forum itu, Rifa’i menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal di Madura belum menunjukkan penurunan signifikan. Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan lemahnya pengawasan sekaligus penegakan hukum oleh Bea Cukai Madura.
Tak hanya soal penindakan yang dinilai mandek, GASI juga menyoroti minimnya transparansi Bea Cukai Madura. Hingga kini, publik disebut tidak pernah mendapat informasi terbuka terkait jumlah penindakan, jenis barang bukti, maupun tindak lanjut hukum terhadap para pelaku.
Lebih jauh, Rifa’i mengungkap dugaan kejanggalan serius. Ia menyebut sejumlah kasus penangkapan rokok ilegal oleh aparat penegak hukum (APH) di lapangan, setelah diserahkan ke Bea Cukai Madura, justru berakhir dengan keluarnya kembali armada pengangkut barang tanpa penjelasan resmi ke publik.
“Banyak penangkapan dilakukan APH, tapi setelah diserahkan ke Bea Cukai Madura, armadanya justru keluar lagi. Ini menimbulkan pertanyaan besar: ada apa dengan Bea Cukai Madura?” ujar Rifa’i.
Menurutnya, situasi tersebut bukan hanya menciptakan persepsi negatif di tengah masyarakat, tetapi juga berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan cukai serta melemahkan upaya pemberantasan rokok ilegal secara sistemik.
Atas dasar itu, GASI mendesak DPR RI, khususnya Komisi XI, agar menjalankan fungsi pengawasan secara serius dengan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Bea Cukai Madura serta mewajibkan transparansi dalam setiap penanganan pelanggaran cukai.
Menanggapi pengaduan tersebut, anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Eric Hermawan, menyatakan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan.
“Kami sangat mendukung langkah GASI menyoroti kinerja Bea Cukai Madura. Informasi seperti ini murni dari bawah dan sesuai fakta di lapangan,” ujarnya.
Tatap muka itu menjadi ruang terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat untuk membahas persoalan krusial di sektor keuangan negara, perpajakan, dan kepabeanan, termasuk persoalan laten peredaran rokok ilegal yang hingga kini masih menjadi momok di Madura. (Fit)
