BIN Jatim Bongkar Kejanggalan Konser Amal, Bupati Sampang Didesak Hentikan Kesan Pembiaran

SAMPANG||Garuda08.com - Polemik pengelolaan dana Konser Amal 1 Irama Nusantara kian membesar dan mulai mengarah langsung ke sikap Pemerintah Kabupaten Sampang. Kritik tajam kini tak hanya menyasar panitia dan OPD teknis, tetapi juga menekan Bupati Sampang agar segera turun tangan di tengah dugaan lemahnya pengawasan terhadap kegiatan berlabel “amal” yang melibatkan pungutan dana dari masyarakat, Senin (9/2/2026).

Barisan Independen Nusantara (BIN) DPD Jawa Timur menilai, sikap diam pemerintah daerah justru memperkeruh situasi dan berpotensi memunculkan persepsi pembiaran, terlebih muncul dugaan adanya kedekatan politik antara panitia kegiatan dan lingkaran pendukung kepala daerah.

Ketua BIN DPD Jatim, Arifin, menyebut polemik ini bukan sekadar urusan konser hiburan, melainkan menyangkut akuntabilitas publik, potensi kebocoran pendapatan daerah, serta integritas pengawasan pemerintahan di bawah kepemimpinan bupati.

“Ini bukan lagi soal panitia. Ketika isu ini dibiarkan berlarut, tanggung jawab politiknya mengarah ke kepala daerah. Bupati tidak boleh diam,” tegas Arifin, Minggu (8/2/2026).

Sorotan utama publik tertuju pada penggunaan label “AMAL” dalam kegiatan yang menarik karcis dari masyarakat, namun hingga kini dinilai minim transparansi. Mulai dari kejelasan alur dana tiket, kepastian kewajiban pajak daerah ke BPPKAD, hingga mekanisme penyaluran dana amal melalui BAZNAS belum disampaikan secara terbuka.

Arifin mendesak DPRD Kabupaten Sampang segera menggunakan fungsi pengawasan dengan memanggil panitia secara resmi dan membuka seluruh data kegiatan ke publik. Menurutnya, pembiaran hanya akan memperkuat kecurigaan masyarakat bahwa kegiatan tersebut lebih berorientasi keuntungan dibanding misi sosial.

“Kalau murni amal, semua harus terang sejak awal. Berapa tiket dicetak, berapa pajaknya, berapa persen untuk amal, disalurkan lewat siapa. Ini uang publik, bukan uang pribadi,” ujarnya.

Kritik juga diarahkan langsung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, khususnya BPPKAD, yang dinilai pasif dan belum menunjukkan langkah konkret. Ketidaktegasan ini, kata Arifin, memicu dugaan adanya tekanan atau relasi politik yang membuat birokrasi ragu bertindak.

“BPPKAD jangan bungkam. Jangan takut hanya karena kegiatan ini disebut-sebut melibatkan pendukung bupati. Justru di situlah integritas birokrasi diuji,” katanya.

Arifin menegaskan, apabila benar terdapat unsur kedekatan politik dengan kepala daerah, maka bupati seharusnya berada di garis terdepan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, bukan memilih diam.

“Kalau ada relasi politik, standar pengawasan harus lebih keras, bukan malah longgar. Kalau tidak, publik akan menilai ada perlakuan istimewa,” ujarnya.

BIN juga mendesak adanya klarifikasi resmi panitia, audit administratif oleh OPD terkait, serta keterlibatan Inspektorat guna memastikan kepatuhan terhadap aturan pajak daerah dan penggunaan label amal dalam kegiatan hiburan berbayar.

Hingga berita ini ditulis, panitia Konser 1 Irama Nusantara belum memberikan penjelasan rinci terkait pengelolaan dana tiket maupun sponsorship. Sementara itu, sikap pemerintah daerah yang belum tampil terbuka justru menambah tekanan publik dan memperbesar tuntutan agar bupati segera mengambil alih kendali pengawasan. (Fit)