Program Presiden Diduga Dicederai Oknum, Bantuan MBG di SMPN 8 Pamekasan Disorot

PAMEKASAN||GARUDA08.COM – Program bantuan pemerintah yang merupakan bagian dari kebijakan Presiden diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya di Kabupaten Pamekasan, Kamis (2/4/2026).

Seorang wali murid SMP Negeri 8 Pamekasan mengadu kepada media Garuda08.com terkait dugaan ketidaksesuaian bantuan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima siswa.

Dalam keterangannya, wali murid tersebut mengungkapkan bahwa bantuan makanan yang diterima anaknya diduga jauh dari standar nilai yang seharusnya, yakni sekitar Rp15.000 per porsi.

Yang diterima hanya nasi, sayur, tempe dua iris, telur tidak sampai satu butir—hanya satu potong kecil—dan satu buah salak. Itu sangat jauh dari nilai yang disebut-sebut,” ungkapnya.

Keluhan tersebut memunculkan dugaan adanya pengurangan kualitas maupun kuantitas bantuan yang berpotensi merugikan siswa sebagai penerima manfaat program.

Tim media kemudian melakukan penelusuran ke pihak sekolah guna mengonfirmasi pelaksanaan program tersebut. Namun, saat ditemui, sejumlah guru mengaku tidak mengetahui secara detail terkait teknis pelaksanaan maupun pihak yayasan yang bertanggung jawab atas distribusi MBG.

Ironisnya, pihak sekolah justru mengarahkan awak media untuk menemui kepala sekolah.

Namun, saat didatangi, kepala sekolah tidak berada di tempat, sehingga upaya konfirmasi tidak membuahkan hasil.

Kondisi ini semakin menimbulkan tanda tanya terkait transparansi dan pengelolaan program MBG di lingkungan sekolah tersebut.

Tidak adanya kejelasan mengenai pihak pelaksana atau yayasan yang bertanggung jawab memperkuat dugaan adanya ketidakterbukaan dalam distribusi bantuan.

Sejumlah pihak menilai, jika dugaan ini benar, maka program pemerintah yang seharusnya meningkatkan gizi siswa justru berpotensi dicederai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ini bukan sekadar soal makanan, tapi soal amanah negara. Jika ada pemotongan atau penyimpangan, maka ini harus diusut tuntas,” ujar salah satu aktivis sosial di Pamekasan.

Masyarakat berharap dinas terkait serta aparat penegak hukum segera turun tangan untuk melakukan investigasi menyeluruh, termasuk menelusuri alur distribusi anggaran, pihak penyedia, serta mekanisme pengawasan program MBG tersebut. (Fery)