Program MBG Jadi Sorotan, Desakan Mundur untuk Korwil SPPG Sampang Menguat

SAMPANG||Garuda08.com – Kinerja Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Sampang, Ratna Nur Handayani, kini menjadi sorotan tajam publik, Minggu (15/3/2026).

Ratna menjadi bahan pembicaraan setelah dinilai tidak memberikan penjelasan yang memadai ketika dikonfirmasi terkait polemik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu SPPG di Kabupaten Sampang.

Situasi tersebut memicu pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi siswa itu merupakan program publik yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel.

Alih-alih memberikan klarifikasi yang jelas kepada publik, respon dari pejabat yang bertanggung jawab di wilayah tersebut justru dinilai tidak mencerminkan sikap kepemimpinan yang semestinya.

Pemerhati kebijakan publik Agus Sugito menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya tanggung jawab pejabat yang seharusnya menjadi garda koordinasi pelaksanaan program di daerah.

Menurutnya, jabatan Korwil bukan sekadar posisi administratif dalam struktur program, melainkan amanah yang menuntut kesiapan menghadapi persoalan yang muncul di lapangan.

“Kalau ada masalah di program yang menyangkut kepentingan publik lalu pejabat yang bertanggung jawab tidak memberikan penjelasan, itu sama saja membiarkan program berjalan tanpa kendali,” tegas Agus Sugito, Sabtu (14/3).

Ia menilai, sikap tersebut justru memperkuat kesan bahwa fungsi koordinasi wilayah dalam pelaksanaan program tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Agus, seorang koordinator wilayah seharusnya menjadi pihak pertama yang hadir ketika muncul persoalan, bukan justru terlihat seolah menghindar dari tanggung jawab.

“Korwil seharusnya menjadi pihak yang paling siap menjelaskan ketika ada persoalan. Masyarakat butuh kejelasan, bukan sikap diam dari pejabat yang diberi mandat mengawal program,” ujarnya.

Agus juga menegaskan bahwa jabatan dalam program publik tidak boleh dijalankan secara setengah hati. Tanggung jawab moral dan administratif melekat pada setiap pejabat yang dipercaya menjalankan program yang bersumber dari anggaran negara.

“Kalau tidak siap memikul tanggung jawab, lebih baik mundur. Jabatan publik bukan tempat berlindung ketika masalah muncul,” katanya.

Lebih jauh, ia menilai program MBG yang menyangkut kebutuhan gizi siswa tidak boleh dikelola dengan sikap abai. Transparansi, keterbukaan informasi, serta keberanian memberikan penjelasan kepada masyarakat merupakan bagian penting dari akuntabilitas publik.

“Program ini menyangkut anak-anak dan dana negara. Ketika muncul persoalan lalu yang bertanggung jawab memilih diam, wajar jika publik mulai mempertanyakan keberadaan mereka,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, pihak Korwil SPPG Kabupaten Sampang Ratna Nur Handayani belum memberikan penjelasan resmi terkait persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut. (Fit)