Bantuan MCK di Panglegur Dipertanyakan, Warga Nilai Banyak Tak Sesuai dan Tak Difungsikan

Pamekasan||Garuda08.com – Program bantuan pembangunan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) tahun 2024 di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, mendadak menuai sorotan publik. Alih-alih memberikan manfaat, bantuan tersebut justru memunculkan tanda tanya besar di kalangan warga penerima.

Dari sekitar 50 titik bantuan yang digelontorkan, sebagian besar dilaporkan tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Bahkan, septictank yang seharusnya menjadi komponen vital, banyak yang tidak dipasang. Alhasil, bangunan MCK yang diharapkan dapat memperbaiki sanitasi warga malah berubah menjadi proyek setengah matang.

Warga mengaku kecewa, material yang diberikan dinilai terlalu minim dan jauh dari standar kebutuhan pembangunan. “Kami hanya menerima asbes dua lembar, kayu satu bindel, bata 500 biji, pasir satu pickup, semen lima sak, dan batu sembilan biji. Dengan bahan sesedikit ini, bagaimana bisa maksimal?” ungkap seorang penerima bantuan kepada Garuda08.com, Jumat (12/9).

Kecurigaan pun mengemuka. Warga menilai anggaran yang semestinya cukup untuk membangun fasilitas layak, entah ke mana perginya. “Kalau hanya dapat bahan seperti itu, rasanya tidak sebanding dengan nilai anggaran yang kabarnya lumayan besar. Ini patut dipertanyakan,” tambahnya.

Sorotan semakin tajam mengarah pada peran konsultan dan pengawas proyek. Bukankah mereka berkewajiban memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis? Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan.

Tim investigasi Garuda08.com menemukan indikasi bahwa lemahnya kontrol lapangan menjadi akar masalah. Banyak bangunan MCK yang akhirnya mangkrak, tidak digunakan, bahkan ada yang dibiarkan terbengkalai sejak selesai dibangun. Kondisi ini menimbulkan kesan kuat bahwa program sekadar formalitas tanpa mengutamakan manfaat bagi masyarakat.

“Kalau begini, bantuan yang seharusnya menyehatkan lingkungan justru jadi sia-sia. Pemerintah jangan menutup mata. Dinas PUPR Pamekasan dan pihak konsultan harus segera bertanggung jawab,” tegas tim investigasi di lokasi.

Masyarakat kini menunggu sikap tegas Pemkab Pamekasan. Apakah temuan ini akan ditindaklanjuti secara serius, atau kembali berakhir sebagai deretan proyek yang gagal fungsi?. (Fer)