Tagihan Naik, Air Mati, Wartawan Diblokir: Makruf Jadi Simbol Buruk PDAM Sampang

SAMPANG||Garuda08.com – Upaya wartawan mencari klarifikasi ihwal keluhan pelanggan PDAM Sampang berakhir buntu. Bukannya mendapat jawaban, nomor WhatsApp wartawan justru diblokir oleh Makruf, pejabat Hubungan Langganan (Hublang) PDAM Sampang, Kamis (21/8/2025).

Tindakan ganjil itu menambah panjang daftar kekecewaan publik terhadap manajemen perusahaan air daerah tersebut. Di lapangan, keluhan warga tetap sama, air kerap mati, hanya mengalir bila menggunakan pompa penyedot, sementara tarif melonjak tanpa sosialisasi jelas.

“Kalau tidak pakai pompa, air tidak keluar sama sekali. Kadang mati berhari-hari, tapi tagihan tetap jalan. Malah sekarang tarif naik,” ujar Tohiri (39), warga Kelurahan Gunung Sekar, Kamis (21/8/2025).

Fenomena “air mati, tagihan hidup” membuat pelanggan merasa diperlakukan tidak adil. Nuraini (45), warga setempat, menyebut kondisi itu seperti pemaksaan. “Air sudah susah, harus pakai pompa, kadang mati total, tapi tetap ditagih penuh. Rasanya pelanggan dipaksa menanggung beban sepihak,” keluhnya.

Pengamat kebijakan publik, Agus Sugito, menilai tindakan memutus komunikasi dengan wartawan mencerminkan buruknya tata kelola. “Ini bukan sekadar soal air tidak mengalir, tapi tentang transparansi. Kalau pejabat publik sampai memblokir wartawan, jelas ada sesuatu yang disembunyikan,” tegasnya.

Kini kritik terhadap PDAM tak hanya soal pelayanan, tetapi juga sikapnya terhadap kontrol publik. Tarif naik tanpa dasar hukum yang jelas, komunikasi minim, hingga sikap anti-kritik makin memperlebar jurang ketidakpercayaan.

Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai pemegang saham mayoritas pun dituntut turun tangan. “Bupati harus tegas. Jangan biarkan PDAM dikelola dengan gaya tertutup. Masyarakat butuh air bersih, bukan drama komunikasi,” tambah Agus Sugito.

Hingga berita ini diturunkan, PDAM Sampang belum memberi keterangan resmi terkait dasar hukum kenaikan tarif maupun alasan pemblokiran komunikasi dengan wartawan. Publik kini menanti, apakah pemerintah daerah akan bertindak, atau membiarkan pola pelayanan tertutup ini terus berlangsung. (Fit)