Diduga Ada Kepentingan Tersembunyi di Balik Aksi 10 Februari, GASI: Fery Pocong Hak Masyarakat dan LSM Tak Bisa Dikebiri Apalagi Diintimidasi
Diduga Ada Kepentingan Tersembunyi di Balik Aksi 10 Februari, GASI: Fery Pocong Hak Masyarakat dan LSM Tak Bisa Dikebiri Apalagi Diintimidasi
PAMEKASAN||Garuda08.com – Ketua Gerakan Aktivis Sosial Indonesia (GASI) Pamekasan, Fery Pocong, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan dalam aksi demonstrasi 10 Februari 2026 di depan Kantor Bupati Pamekasan yang dikomandoi Saudara Kholili.
Menurut Fery, narasi yang meminta agar gerakan LSM dibatasi merupakan bentuk pemahaman yang keliru terhadap konstitusi dan berpotensi mencederai demokrasi.
Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. LSM adalah agen kontrol sosial, bukan musuh pemerintah. Membatasi LSM sama saja membatasi partisipasi publik,” tegasnya.
Fery menegaskan bahwa setiap aksi yang dilakukan oleh LSM selalu melalui mekanisme hukum, termasuk pemberitahuan resmi kepada kepolisian dan pengawalan aparat. Ia menyebut, pembatasan tidak bisa dilakukan hanya karena perbedaan sudut pandang.
Dalam pernyataannya, Fery Pocong juga menyinggung isu yang lebih luas, yakni maraknya peredaran rokok ilegal di Pamekasan yang selama ini menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat.
Ia mengungkapkan adanya dugaan yang berkembang di tengah publik bahwa aksi tersebut berpotensi berkaitan dengan kepentingan tertentu. Dugaan itu mencuat setelah beredarnya video di media sosial yang menampilkan isu pembagian amplop kepada massa aksi, dan kami menduga korlap aksi kemaren adalah korlap bayaran.
Kami tidak menuduh, tetapi jika ada indikasi pelanggaran hukum, aparat harus turun tangan. Semua harus transparan,” ujarnya.
Fery Pocong menegaskan bahwa GASI sepakat petani harus sejahtera dan pengusaha harus legal.
Namun ia menolak keras jika ada gerakan yang terkesan mendiskreditkan atau mengintimidasi LSM lain.
Jangan bangun opini seolah-olah kontrol sosial itu premanisme dan prakmatisme, Itu framing yang berbahaya bagi demokrasi, saran saya korlap Aksi Kholili harus banyak belajar lagi supaya paham kontruksi hukum supaya kebodohannya tidak menjadi konsumsi publik dan tertawaan para kaum akademisi," katanya.
GASI meminta Bupati Pamekasan bersikap bijak, tegas dan tidak terpengaruh narasi yang dapat membatasi ruang demokrasi. Pemerintah daerah diminta memberikan edukasi hukum agar masyarakat memahami batas dan hak dalam menyampaikan aspirasi.
Demokrasi harus dijaga. Jika ada perbedaan, selesaikan dengan dialog, bukan dengan membatasi,” tutup Fery Pocong
Very






