“Atap Bolong, Dana BOS Ratusan Juta: Aroma Korupsi di SDN Jungkarang 1 Tercium”

SAMPANG||Garuda08.com — Potret buram dunia pendidikan kembali mencuat dari SDN Jungkarang 1, Desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang. Sekolah dasar ini menjadi sorotan setelah kondisi bangunannya terlihat rusak parah, jauh dari standar kelayakan ruang belajar, Senin (27/4/2026).

Di lokasi, kerusakan tampak nyata dan tak terbantahkan. Sejumlah bagian atap terlihat bolong di berbagai titik, material kayu tampak lapuk, sementara struktur bangunan memberi kesan rapuh dan tidak terawat.

Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan estetika, melainkan ancaman serius bagi keselamatan siswa. Aktivitas belajar mengajar berlangsung di bawah bayang-bayang risiko runtuhan atap.

Ironisnya, kerusakan itu terjadi di tengah aliran dana pendidikan yang tidak kecil. Berdasarkan data yang dihimpun, SDN Jungkarang 1 menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp480.894.800 dalam kurun waktu 2024 hingga 2026.

Rinciannya, pada 2024 sebesar Rp146.144.800, kemudian Rp159.650.000 pada 2025, dan meningkat menjadi Rp175.100.000 pada 2026. Angka tersebut semestinya cukup untuk menjamin kelayakan fasilitas dasar pendidikan.

Namun fakta di lapangan justru menunjukkan kontras yang mencolok. Besarnya anggaran tidak berbanding lurus dengan kondisi fisik bangunan yang semakin memburuk dari waktu ke waktu.

Sorotan semakin tajam ketika menelusuri pos pemeliharaan sarana dan prasarana. Pada 2024 tercatat Rp32.541.000, lalu melonjak menjadi Rp48.207.700 pada 2025.

Kenaikan signifikan itu seharusnya berdampak langsung pada perbaikan fasilitas vital, terutama atap yang menjadi pelindung utama ruang belajar. Namun yang terjadi justru sebaliknya.

Alih-alih membaik, kondisi bangunan tetap memprihatinkan. Atap yang bolong dan dinding yang rapuh menjadi indikator kuat bahwa penggunaan anggaran pemeliharaan diduga tidak berjalan efektif.

Situasi ini memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi di lapangan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan tersebut.

Sekolah ini berada di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Suwali. Namun hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi terkait penggunaan dana BOS maupun kondisi bangunan yang rusak.

Upaya konfirmasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Saat dihubungi melalui WhatsApp oleh media Garuda08 (27/4), Suwali sempat menyatakan sedang dalam perjalanan dan meminta dihubungi kembali, namun hingga kini tidak memberikan respons lanjutan.

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Kasi Operasional BOS SD, Jundi, yang tidak merespons upaya konfirmasi (27/4). Minimnya keterbukaan ini justru memperkuat kecurigaan publik.

Pemerhati pendidikan, Radit, menilai kondisi tersebut sebagai kejanggalan serius. Ia menegaskan bahwa besarnya anggaran seharusnya tercermin pada kualitas fasilitas yang layak bagi siswa.

Dengan jumlah siswa mencapai 170 orang, kondisi bangunan yang rusak menjadi ancaman nyata yang tidak bisa diabaikan. Publik kini mendesak audit menyeluruh dan transparansi penuh, agar dugaan penyimpangan dana BOS di SDN Jungkarang 1 tidak berhenti sebagai isu, melainkan ditindak secara tegas. (Fit)