Konjen RRT Surabaya Menyentak: Penjualan Senjata AS ke Taiwan adalah Pemantik Krisis Baru

JAKARTA||Garuda08.com - Pemerintah Tiongkok mengecam keras keputusan Amerika Serikat menjual delapan paket persenjataan senilai 11,1 miliar dolar AS kepada Taiwan. Beijing menyebut langkah Washington sebagai “campur tangan paling agresif dalam satu dekade terakhir” dan langsung menyiapkan sanksi ekonomi serta operasi militer berskala besar.

Dalam pernyataannya, Konsul Jenderal RRT di Surabaya, Ye Su, menyebut penjualan senjata itu “melenceng dari komitmen AS” serta “memicu ketegangan baru di Selat Taiwan”.

Beijing menuding AS mundur dari janji dalam Komunike Bersama 17 Agustus, yang menyebut penjualan senjata ke Taiwan akan dikurangi bertahap. Sebaliknya, nilai penjualan meningkat hingga rekor tertinggi.

Tiongkok menilai langkah AS memperkuat kelompok pro-kemerdekaan di Taiwan serta mengacaukan stabilitas kawasan.

Menurut Ye Su, “Sebanyak apa pun senjatanya, tidak akan mengubah fakta bahwa Taiwan bagian dari Tiongkok.”

Pemerintah Tiongkok juga menyoroti kebijakan otoritas Taiwan di bawah pimpinan Lai Ching-te, yang dianggap terlalu bergantung pada AS.

Beijing menuding DPP menaikkan anggaran pertahanan hingga diperkirakan 3,32 persen dari PDB pada 2026, menjadikan Taiwan “gudang amunisi” dan “tong mesiu”.

Di Taiwan sendiri, tensi politik meningkat setelah parlemen meloloskan usul pemakzulan terhadap Lai Ching-te.

Lebih dari delapan juta warga terlibat dalam petisi daring terkait isu itu.

Menanggapi langkah AS, Tiongkok mengumumkan paket balasan berdasarkan Undang-Undang Anti-Sanksi Asing RRT, berupa:

- sanksi terhadap 20 perusahaan militer AS,

- embargo terhadap 10 eksekutif industri pertahanan,

- pembekuan aset,

serta pelaksanaan operasi militer “Misi Keadilan–2025” di sekitar Taiwan.

Beijing menyebut respons tersebut “sah dan terukur”.

Tiongkok mengklaim 183 negara, termasuk Indonesia, telah mengakui Prinsip Satu Tiongkok.

Kementerian Luar Negeri Indonesia kembali menegaskan bahwa RRT adalah satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh Tiongkok, dan isu Taiwan adalah urusan internal Tiongkok.

Menjelang 2026, Beijing menyatakan siap memperkuat koordinasi bilateral dalam menolak separatisme dan campur tangan eksternal, serta memperdalam kerja sama strategis kedua negara. (Fit)