Kualitas Nol, Anggaran Ratusan Juta Proyek Paving di Desa Panglegur Disorot

Pamekasan||Garuda08.com – Proyek pembangunan kawasan pertanian berbasis korporasi petani di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, kembali menjadi sorotan publik. Pekerjaan yang dilaksanakan CV Pentagon Raya dengan nilai kontrak Rp147.675.000,00 yang bersumber dari APBD ditemukan banyak kejanggalan di lapangan.

Berdasarkan hasil investigasi tim media, paving yang dipasang tampak dalam kondisi pecah-pecah namun tetap digunakan. Selain itu, susunan paving terlihat bergelombang dan tidak rata, sehingga menimbulkan kesan dikerjakan asal jadi tanpa memperhatikan standar teknis konstruksi.

Seorang pekerja di lokasi menyebut proyek ini milik seseorang berinisial Aga, namun tidak mengetahui secara pasti siapa yang dimaksud. Informasi yang simpang siur ini semakin memperkuat dugaan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek bernilai ratusan juta rupiah tersebut.

Proyek ini tercatat dengan nomor kontrak 000.3.2/fisik.pbl.pertanian/3.05.432.304/spk/PPK/2025, dengan masa pelaksanaan 90 hari. Tanggung jawab penuh berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Pamekasan yang berkantor di Jalan Jokotole No. 143.

Dengan adanya temuan ini, publik berhak mempertanyakan kinerja konsultan maupun pengawas proyek. Apalagi, dana yang digunakan bersumber dari APBD. Jika kualitas pekerjaan dibiarkan rendah, maka proyek tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara.

Tim media Garuda08.com menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Saat kembali turun ke lokasi pada 28 September 2025, kondisi paving dari ujung hingga selatan terlihat amburadul dengan banyak bagian renggang.

Ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, bapak Ansori selaku pengawas dari dinas terkait menyebut akan menyampaikan temuan tersebut kepada pihak pelaksana agar segera diperbaiki. Namun publik tetap menuntut Dinas PRKP Pamekasan bertanggung jawab atas dugaan kelalaian pengawasan dan memastikan proyek dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

Masyarakat juga berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat Kabupaten Pamekasan segera turun tangan melakukan audit menyeluruh guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran ratusan juta rupiah ini. (Fit)