Proyek Rehabilitasi Toilet SDN Kamuning 3 Disorot, Disdik Sampang Bungkam
0 menit baca
Proyek Rehabilitasi Toilet SDN Kamuning 3 Disorot, Disdik Sampang Bungkam
Sampang||Garuda08.com - Di tengah gencarnya pemerintah daerah mendorong peningkatan mutu sarana pendidikan, justru muncul persoalan di lapangan yang menimbulkan tanda tanya publik.
Salah satu proyek rehabilitasi toilet di SDN Kamuning 3 Kecamatan Sampang kini menjadi sorotan karena diduga menggunakan material bangunan di bawah standar dan minim transparansi.
Proyek yang menelan anggaran hampir Rp 200 juta, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, seharusnya menjadi contoh peningkatan fasilitas sekolah yang layak dan berkualitas, namun, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
Pantauan langsung tim media di lokasi pekerjaan tidak menemukan adanya papan informasi proyek yang berisi keterangan nama kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, serta pelaksana pekerjaan, padahal, keberadaan papan informasi wajib dipasang pada setiap proyek yang menggunakan dana pemerintah, sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Ketiadaan papan proyek tersebut menimbulkan kecurigaan publik, karena pekerjaan menjadi sulit diawasi dan dipantau masyarakat, selain itu, hal ini juga melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
Selain persoalan transparansi, tim media juga menemukan indikasi kuat bahwa kualitas bahan bangunan yang digunakan tidak sesuai spesifikasi teknis. Beberapa temuan di antaranya:
1. Besi cor berdiameter kecil dan jarak renggang, berpotensi mengurangi kekuatan struktur beton.
2. Pasir berwarna gelap dan menggumpal, diduga bercampur tanah atau lumpur.
3. Koral kotor dan tidak seragam, yang dapat menurunkan mutu beton.
4. Penyangga bekisting dari bambu seadanya, tanpa pengikat kuat dan tidak rapi.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan daya tahan bangunan, mengingat proyek tersebut merupakan fasilitas sanitasi yang vital bagi siswa dan tenaga pendidik di sekolah dasar.
Untuk mengklarifikasi temuan tersebut, tim media telah berupaya menghubungi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana SD (Sapras) Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Jundi, namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan, pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp dan telepon juga tidak mendapat balasan.
Sikap bungkam dari pihak dinas semakin memperkuat dugaan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan proyek fisik di lingkungan Dinas Pendidikan masih lemah.
Sejumlah warga sekitar lokasi proyek berharap agar instansi terkait, termasuk Inspektorat dan aparat penegak hukum, segera turun ke lapangan untuk melakukan audit teknis.
“Kalau bahannya saja sudah begitu, nanti cepat rusak lagi, sayang uang rakyat,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Publik menilai, proyek yang dibiayai dari uang negara seharusnya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, baik dari sisi mutu maupun transparansi.
Keterbukaan informasi, pengawasan melekat, dan tanggung jawab teknis menjadi kunci agar pembangunan di sektor pendidikan benar-benar memberi manfaat nyata. (Fit)
