GASI Ungkap Dugaan Skandal Pengawasan Proyek di Sampang: Material Tak Sesuai, Kontrol Teknis Mandek

Sampang||Garuda08.com - Deretan proyek fisik yang dibiayai APBD/N di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, kembali memantik kemarahan publik setelah Tim Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI) membeberkan temuan lapangan yang mereka sebut sebagai tanda-tanda serius terjadinya kelalaian pengawasan teknis. Temuan tersebut memperlihatkan dugaan kuat bahwa sejumlah pekerjaan konstruksi berjalan tanpa kontrol yang memadai sejak awal pelaksanaan, Jumat (21/11/2025).

Dalam laporan investigatifnya, GASI menyebut banyak proyek ditemukan tanpa papan informasi, penggunaan material yang diperkirakan tidak sesuai RAB, hingga pengerjaan yang dinilai jauh menyimpang dari gambar teknis. Mereka menyebut pola tersebut bukan lagi insiden tunggal, tetapi ditemukan berulang di banyak titik yang mereka pantau.

GASI bahkan menilai bahwa beberapa proyek memperlihatkan ketidakhadiran pengawas teknis secara konsisten. Kehadiran pengawas di beberapa lokasi disebut hanya sebatas formalitas dokumentasi sekadar “muncul untuk foto” tanpa memastikan pekerjaan sesuai standar konstruksi. Kondisi ini, menurut GASI, memperlihatkan indikasi lemahnya kompetensi maupun keseriusan pihak terkait.

Ketua GASI, Achmad Rifa’i, menyebut dugaan tersebut tidak bisa dianggap remeh. Ia menilai penggunaan uang negara tanpa pengawasan adalah bentuk pembiaran yang dapat merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

“Kami menemukan pola pekerjaan yang berjalan tanpa kontrol. Tidak ada papan nama, material tidak sesuai, pekerjaan melenceng dari gambar, dan K3 diabaikan. Dugaan kami, pengawas teknis tidak turun ke lapangan secara benar,” ujar Rifa’i, Jumat (21/11).

Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi proyek, melainkan menyangkut integritas penggunaan APBD. Rifa’i menyebut bahwa proyek yang dibiayai uang publik seharusnya dijalankan dengan standar tinggi, bukan dengan praktik asal jadi.

“Soal besar kecilnya proyek itu tidak penting. Yang penting adalah tanggung jawab moral dan hukum. APBD itu uang rakyat. Jika pengawasannya macet, kualitas bangunan pasti dipertanyakan,” tegasnya.

Dalam proses investigasi, GASI juga mewawancarai sejumlah pekerja di lapangan. Salah satu pekerja secara terbuka mengaku tidak pernah menerima arahan teknis dari pengawas proyek. Ia menyebut hanya mengikuti instruksi dari pelaksana lapangan.

“Saya cuma ikut perintah pelaksana, Mas. Pengawas belum pernah datang,” kata pekerja itu sebagaimana disampaikan GASI.

Bagi GASI, pernyataan pekerja tersebut adalah alarm keras yang menguatkan dugaan bahwa pelaksanaan proyek rawan penyimpangan spesifikasi. Mereka memperingatkan bahwa kondisi semacam ini bisa berakibat pada kualitas bangunan yang buruk, risiko keselamatan, serta potensi pemborosan anggaran.

GASI menekan pemerintah daerah agar tidak “tutup mata” terhadap fenomena ini. Mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek, mulai dari penunjukan konsultan hingga mekanisme kontrol harian di lapangan.

“Semua proyek APBD harus diawasi ketat, bukan dibiarkan bergerak sendiri. Jika ada pelaksana yang bekerja tanpa kendali, itu harus dihentikan. Jika pola ini terus kami temukan, kami akan kumpulkan bukti dan melaporkan secara resmi,” pungkas Achmad Rifa’i. (Fit)