SPPG Disorot Usai MBG Disalurkan ke Sekolah Tanpa Murid di Sampang

SAMPANG||Garuda08.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang sebagai upaya strategis negara dalam memperbaiki kualitas gizi anak sekolah kini menuai sorotan serius di Kabupaten Sampang. Di Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, distribusi MBG justru dilakukan ke SDN Batuporo Timur 1, sekolah yang secara faktual tidak lagi memiliki peserta didik.

Sorotan ini mengarah pada SPPG Savina Syafira Batuporo Barat yang berada di bawah naungan Yayasan Oofy Nusantara Adikarya. Lembaga tersebut diduga tetap menyalurkan paket MBG meskipun kondisi sekolah penerima tidak memenuhi syarat utama program, yakni keberadaan siswa aktif.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, penentuan titik distribusi MBG sejak awal mengacu pada data resmi Koramil. Dengan demikian, kondisi riil sekolah penerima seharusnya telah diketahui sebelum distribusi dilakukan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan distribusi tetap berjalan tanpa koreksi.

Akibatnya, makanan bergizi yang diproduksi menggunakan anggaran negara tidak diterima oleh sasaran utama program. Paket MBG dilaporkan hanya diletakkan di halaman sekolah tanpa penyerahan langsung kepada penerima manfaat, sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan program.

Aktivis asal Sampang, Zai, menilai kondisi tersebut bukan sekadar kesalahan administratif. Menurutnya, ada indikasi pembiaran yang berujung pada pemborosan anggaran publik.

“Kalau sekolah itu tidak memiliki siswa, lalu untuk siapa MBG dikirim? Ini uang negara, bukan milik pribadi pengelola,” ujar Zai saat dimintai keterangan, Kamis (22/1/2026).

Zai menegaskan bahwa MBG memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan terverifikasi. Ketika sasaran tidak ada, seharusnya distribusi dihentikan atau dilaporkan untuk evaluasi lebih lanjut, bukan tetap dijalankan seolah tidak terjadi masalah.

Polemik semakin mencuat setelah beredar klaim di media sosial bahwa MBG tersebut kemudian dibagikan kepada guru dan sebagian warga sekitar. Klaim ini justru menambah tanda tanya, karena pembagian tersebut dinilai tidak sesuai dengan tujuan utama program.

“MBG bukan untuk konsumsi umum dan bukan jatah guru. Ketika dibagikan ke luar sasaran, itu berarti fungsi program sudah menyimpang,” kata Zai.

Dalam pedoman resmi, MBG dirancang untuk meningkatkan status gizi peserta didik secara sistematis dan berkelanjutan. Ketidaktepatan sasaran berpotensi membuat program kehilangan dampak, sekaligus menimbulkan kerugian negara tanpa hasil yang terukur.

Hingga berita ini diturunkan, Wakil Bupati Sampang yang menjabat ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Sampang belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan singkat WhatsApp belum mendapatkan respons.

Kasus ini menjadi ujian bagi sistem pengawasan program nasional di daerah. Ketika anggaran negara digunakan untuk sasaran yang tidak ada, yang dipertaruhkan bukan hanya efisiensi belanja publik, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara di bidang pemenuhan gizi anak. (Fit)