Wali Murid SDN Tambaan 1 di Sampang Protes MBG: Menu Kering Yayasan Babur Riski Anggaran Jadi Sorotan

SAMPANG||Garuda08.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Tamba’an 1, Desa Tamba’an, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, menuai sorotan setelah sejumlah wali murid mengeluhkan kualitas menu yang dibagikan kepada siswa, Sabtu (24/1/2026). Paket makanan yang diterima anak-anak dinilai jauh dari gambaran menu bergizi seimbang yang menjadi tujuan utama program nasional tersebut.

Keluhan mencuat setelah wali murid melihat langsung isi paket MBG yang dibagikan. Berdasarkan dokumentasi yang diterima media, menu hanya berupa makanan kemasan, satu butir telur, dan satu buah, dikemas dalam kantong plastik merah. Komposisi tersebut dinilai belum mencerminkan makanan bergizi lengkap sebagaimana ekspektasi publik terhadap program peningkatan gizi anak sekolah.

Sejumlah wali murid mempertanyakan apakah menu tersebut telah sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan pemerintah pusat, terlebih bila dikaitkan dengan alokasi anggaran MBG per siswa. Mereka menilai, dengan dukungan anggaran program nasional, seharusnya siswa bisa menerima menu yang lebih variatif, segar, dan memenuhi unsur gizi seimbang.

“Kalau hanya seperti ini, kami khawatir tujuan perbaikan gizi anak tidak tercapai. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kami,” ujar salah satu wali murid yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala SPPG Camplong, Faris, membenarkan bahwa paket yang dibagikan di SDN Tamba’an 1 merupakan menu kering.

“Ini menu keringan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Saat ditanya apakah komposisi menu tersebut telah sesuai ketentuan pusat bila dihitung dari sisi anggaran, Faris menyatakan pihaknya menilai sudah sesuai.

“Kalau menurut kami sudah, silakan sambil dikalkulasi dan dikoordinasikan,” katanya. Namun, ia tidak merinci standar gizi, kandungan nutrisi, maupun dasar perhitungan anggaran per siswa yang digunakan.

Media juga meminta penjelasan dari Eko selaku Ketua MBG Yayasan Babur Rizki sebagai pihak penyedia. Saat ditanya soal kesesuaian menu dengan standar pusat dan perhitungan anggaran, Eko belum memberikan keterangan substantif.

“Sy jelaskan kerumah bos,” tulisnya singkat melalui WhatsApp.

Minimnya penjelasan rinci mengenai standar gizi dan transparansi anggaran membuat pertanyaan publik belum terjawab. Padahal, MBG merupakan program strategis yang dirancang untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui pemenuhan nutrisi harian di sekolah.

Sorotan terhadap MBG di SDN Tamba’an 1 ini muncul ketika persoalan pelaksanaan program serupa di SDN Batuporo Timur 1 sebelumnya juga belum sepenuhnya tuntas. Munculnya kembali keluhan di sekolah berbeda memicu kekhawatiran soal konsistensi pelaksanaan, efektivitas pengawasan, serta optimalisasi penggunaan anggaran MBG di Kabupaten Sampang.

Wali murid menegaskan, persoalan MBG bukan sekadar urusan administratif atau teknis distribusi makanan. Mereka menilai hal ini menyangkut hak dasar anak untuk memperoleh asupan gizi layak. Karena itu, mereka mendesak Satgas MBG Kabupaten Sampang dan pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan pusat, mutu menu, dan transparansi anggaran.

Program yang bertujuan mulia meningkatkan kualitas gizi anak sekolah itu, menurut mereka, harus dijalankan secara akuntabel dan berorientasi pada manfaat nyata. Tanpa pengawasan ketat dan keterbukaan informasi, MBG dikhawatirkan hanya menjadi program distribusi semata, bukan solusi perbaikan gizi generasi muda. (Fit)